Rekonsiliasi dalam Konflik Tamil VS Srilanka


Dinamika hubungan Internasional senantiasa diwarnai oleh peristiwa perang dan damai.  Kedua hal yang senantiasa terjadi secara berkesinambungan tersebut merupakan aspek-aspek yang berperan penting dalam memperkuat eksistensi sebuah negara. Usaha-usaha perdamaian ada untuk meredam konflik yang terjadi utamanya untuk menjaga kestabilan politik sebuah negara, dan konflik hadir untuk memperjuangan kepentingan nasional negara yang dianggap “urgent’  dan penting untuk di pertahankan sebagai contoh kedaulatan.

Ada hal yang cukup menarik untuk ditinjau dimana, seluruh negara didunia senantiasa mencoba untuk mengusahakan kedamaian dunia melalui berbagai cara seperti, organisasi internasional, perdagangan antar negara, dialog lintas negara, menjalin hubungan diplomatik namun disisi lain, usaha negara dalam meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamananya senantiasa berkembang dari masa ke masa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya rasa pesimis akan kedamaian yang abadi serta masih adanya rasa curiga akan ancaman baik dalam maupun luar lingkungan negara. Konflik domestik yang terjadi di Sri lanka adalah satu dari sekian banyak konflik-konflik yang terjadi di lingkungan internasional. Latar belakang meletusnya konflik bersenjata yang berkepanjangan di Sri lanka disebabkan oleh sistem pemerintahan kolonial yang diwariskan oleh Inggris dimana kelompok mayoritas memperoleh porsi yang lebih dalam parlemen. Heterogenisme  yang ada di Sri lanka berkontribusi dalam sulitnya mencapai perdamaian yang ada. Pasca merdeka, kekuasaan politik Sri lanka jatuh ke tangan mayoritas suku sinhalese.

Kekuasaan ini segera membatasi keanggotaan dalam negara dengan tidak memberikan hak-hak warga negara kepada “india Tamil” atau penduduk Up country Tamil. Dalam sebuah negara dengan tingkat heterogenisme yang tinggi akan sangat rentan dalam terjadinya konflik, terlebih lagi ketika distribusi kekuasaan politik mengalami kepincangan. Konflik yang terjadi di Sri lanka merupakan sebuah contoh konkrit dimana perdamaian mampu dicapai melalui kesediaan dua pihak yang bertikai dan itikad baik oleh pihak ketiga untuk mencairkan ketegangan diantara keduanya. Konflik ini telah cukup banyak menarik perhatian dunia, hal ini ditandai dengan turunnya campur tangan pihak India dan Inggris dalam penyelesaian konflik, namun karena adanya unsur paksaan didalamnya sehingga peran intervensi negara ketiga berjalan tidak efektif. Memilih Norwegia sebagai pihak yang menengahi sekaligus memantau proses perdamaian merupakan langkah tepat yang diambil oleh pemerintah Sri lanka. Fasilitator dari Norwegia telah menjalankan fungsinya semaksimal mungkin dengan tidak memihak kepada pihak manapun dan fokus pada upaya perundingan keduanya. Berkat hal tersebut, gencatan senjata pada tahun 2002 berhasil ditandatangani. Terjadinya perubahan iklim yang cukup dramatis pasca perjanjian Genjatan senjata antara Sri lanka dan LTTE ditandai dengan adanya pencabutan barikade keamanan di colombo dan partisipasi bersama pemerintah LTTE dalam pertemuan donor bantuan di Oslo pada bulan November 2002. Hal ini merupakan sebuah bentuk pergeseran paradigma yaitu perubahan cara pandang lama dalam penyelesaian konflik ke bentuk pemikiran baru guna mencari cara-cara baru dalam penyelesaian konflik. Salah satu rekomendasi penyelesaian tersebut adalah dengan pembentukkan federasi. Namun dikatakan bahwa proses perdamaian yang terjadi di Sri lanka memiliki sejumlah celah antara lain: (1) Tidak adanya konsultasi dengan pihak yang berkepentingan bahkan presiden, karena berasal dari pihak oposisi, (2) Tidak adanya ruang bagi diskusi terbuka mengenai proses perdamaian, (3) Tidak adanya partisipasi yang memadai dari masyarakat dalam proses perdamaian, (4) Dukungan internasional kepada salah satu pihak menimbulkan kecurigaan kepada pihak lain namun memerlukan pendekatan tahap demi tahap. Dan jika tidak memanfaatkan celah yang ada maka perdamaian akan sem(LTTE). Disisi lain, tindakan pemerintah guna mengambil langkah cepat dengan menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan pihak LTTE merupakan langkah yang sangat tepat sebab kondisi masyarakat Sri lanka yang sudah sangat lelah dalam menghadapi konflik, serta tekanan dari masyarakat dunia Internasional dan pihak-pihak yang berkepentingan. Walaupun pasca ditandatanganinya proses gencatan senjata menimbulkan kecaman dari pihak oposisi namun pemerintah Sri lanka cukup paham bahwa perdamaian tidak bisa di capai dalam satu langkah makin sulit untuk diperoleh. Perhatian pemerintah Sri lanka terhadap kesepakatan yang dibuat dengan LTTE juga perlu menjadi perhatian. Kekecewaan pihak LTTE akibat kurangnya perhatian pemerintah Sri lanka terhadap kesepakatan yang telah dibuat mampu memicu memanasnya kembali kondisi keduanya. Pemerintah Sri lanka sebaiknya mampu bersikap lebih terbuka terhadap aspirasi kelompok kepentingan yang ada. Jika kondisi Sri lanka terus menerus mengalami kegoncangan politik, hal ini akan mempengaruhi reputasi Sri Lanka di mata dunia Internasional, dan reputasi merupakan aspek penting bagi sebuah negara dalam mengefektifkan kebijakan luar negerinya. (Viotti & Kouppi)

Iklan

One thought on “Rekonsiliasi dalam Konflik Tamil VS Srilanka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s